INFORMASI TATA CARA PENGADUAN

PENYALAHGUNAAN WEWENANG ATAU PELANGGARAN OLEH PEJABAT BADAN PUBLIK MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 MUSI BANYUASIN

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, transparan, akuntabel, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan pengaduan apabila mengetahui atau menduga adanya penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat/pegawai pada Madrasah Aliyah Negeri 1 Musi Banyuasin.

Pengaduan akan diterima, dicatat, diverifikasi, dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kewenangan instansi yang berwenang.

1. JENIS PELANGGARAN YANG DAPAT DIADUKAN

Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan antara lain mengenai:

1. Dugaan penyalahgunaan wewenang atau jabatan;
2. Dugaan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
3. Dugaan pungutan liar (pungli);
4. Dugaan penerimaan gratifikasi atau pemberian yang berkaitan dengan jabatan;
5. Dugaan benturan kepentingan;
6. Pelanggaran disiplin atau kode etik pegawai;
7. Penyalahgunaan atau penyimpangan dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN);
8. Dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran atau keuangan;
9. Dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
10. Tindakan pejabat/pegawai yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
11. Dugaan pelanggaran lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan pada Madrasah.

2. SIAPA YANG DAPAT MENYAMPAIKAN PENGADUAN?

Pengaduan dapat disampaikan oleh:

• Peserta didik;
• Orang tua/wali peserta didik;
• Guru dan tenaga kependidikan;
• Komite Madrasah;
• Masyarakat; dan
• Pihak lain yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran.

3. INFORMASI YANG SEBAIKNYA DISAMPAIKAN

Agar pengaduan dapat ditindaklanjuti secara efektif, laporan sekurang-kurangnya memuat:

1. Identitas pengadu, apabila tidak memilih mekanisme anonim;
2. Identitas pihak yang diadukan;
3. Uraian singkat dugaan pelanggaran;
4. Waktu dan tempat kejadian;
5. Kronologi kejadian secara jelas dan berurutan;
6. Pihak-pihak yang diduga terlibat;
7. Bukti atau dokumen pendukung, apabila tersedia; dan
8. Informasi lain yang relevan untuk membantu proses pemeriksaan.

Semakin lengkap dan jelas informasi yang disampaikan, semakin mudah bagi pihak yang berwenang melakukan verifikasi dan pemeriksaan.

4. TATA CARA PENYAMPAIAN PENGADUAN

Pengaduan dapat disampaikan melalui saluran yang tersedia, yaitu:

5. APABILA YANG DIADUKAN ADALAH KEPALA MADRASAH

6. PROSES PENANGANAN PENGADUAN

Pengaduan yang diterima akan melalui tahapan sesuai kewenangan, antara lain:

Tidak setiap pengaduan secara otomatis dinyatakan sebagai pelanggaran. Dugaan yang disampaikan akan terlebih dahulu diverifikasi dan ditelaah berdasarkan fakta, dokumen, serta ketentuan yang berlaku.

7. KERAHASIAAN DAN PERLINDUNGAN PENGADU

Identitas pengadu dapat disampaikan secara terbuka atau melalui mekanisme anonim/rahasia sesuai dengan kanal pengaduan yang digunakan.

Pengadu diharapkan menyampaikan laporan dengan itikad baik, berdasarkan fakta yang diketahui, dan tidak menggunakan saluran pengaduan untuk memberikan informasi palsu, fitnah, atau kepentingan yang bertentangan dengan ketentuan hukum.

8. PENGADUAN YANG TIDAK DAPAT DITINDAKLANJUTI

Pengaduan dapat tidak ditindaklanjuti apabila, antara lain:

• Informasi yang diberikan tidak cukup untuk dilakukan verifikasi;
• Tidak terdapat kejelasan mengenai substansi yang diadukan;
• Tidak terdapat informasi mengenai waktu, tempat, pihak yang terlibat, atau kronologi yang memadai;
• Pengaduan tidak berkaitan dengan kewenangan instansi;
• Materi pengaduan tidak termasuk dalam ruang lingkup pengaduan; dan/atau
• Pengaduan tidak didukung informasi atau bukti yang memadai untuk dilakukan penelaahan.

Ketentuan tersebut tidak dimaksudkan untuk membatasi hak masyarakat dalam menyampaikan pengaduan, tetapi untuk memastikan bahwa pengaduan dapat ditangani secara objektif, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

9. PRINSIP PENANGANAN PENGADUAN

10. KONTAK PENGADUAN MADRASAH